Ahmad Naufal Afif
(Universitas Negeri Malang)
Pendahuluan
Sebelum bangsa-bangsa Eropa datang, banyak wilayah di Asia hidup dalam tatanan sosial yang diatur oleh adat, agama, dan hubungan kekerabatan. Kekuasaan raja atau sultan tak cuma soal politik, tapi juga soal kehormatan, moral, dan keseimbangan hidup masyarakat. Namun, semuanya berubah ketika kolonialisme mulai menancapkan pengaruhnya. Kedatangan bangsa Eropa membawa cara pandang baru tentang kekuasaan dan sistem pemerintahan yang perlahan menyingkirkan otoritas tradisional dari pusat kehidupan sosial.
Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat mulai memperluas hegemoni mereka di banyak bagian globe. Imperialisme baru adalah pembeda antara kolonialisme hunian dan perdagangan abad 16 hingga 18. Dominasi Eropa atas Asia Semakin meluas pada abad ke 19 (Perry;2013)
Menurut Hidayat dan Arsyad (2024), saat kekuasaan kolonial mulai berkuasa di Asia Tenggara, sistem kerajaan dan kesultanan kehilangan kendali atas wilayahnya. Banyak pemimpin lokal akhirnya hanya menjadi simbol tanpa kuasa karena kebijakan kolonial menempatkan mereka di bawah pengawasan langsung pemerintah penjajah. Hal ini membuat struktur politik lama tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Miftakhuddin (2020) menambahkan, kolonialisme bukan sekadar soal penguasaan wilayah, tapi juga upaya menanamkan dominasi ekonomi dan sosial. Melalui sistem monopoli dagang dan kebijakan yang berat sebelah, kolonialisme membangun ketergantungan baru yang membuat masyarakat lokal kehilangan kendali atas kehidupannya sendiri.
Runtuhnya tatanan lama ini menunjukkan bahwa imperialisme di Asia bukan hanya tentang penjajahan fisik, tapi juga tentang pergeseran nilai dan cara pandang terhadap kekuasaan. Otoritas yang dulu berakar pada tradisi dan moral bergeser menjadi otoritas yang tunduk pada logika kekuasaan kolonial.
Penghancuran Struktur Kekuasaan Tradisional
Kedatangan bangsa Eropa ke Asia tidak hanya membawa perdagangan, tetapi juga sistem kekuasaan baru yang mengguncang tatanan lama. Raja, sultan, dan pemimpin adat yang dulunya dihormati karena legitimasi moral dan spiritual perlahan kehilangan peran politiknya. Hidayat dan Arsyad (2024) menjelaskan bahwa kolonialisme di Asia Tenggara menerapkan politik indirect rule, di mana pemimpin lokal tetap dibiarkan berkuasa secara simbolis, tetapi seluruh keputusan penting dikendalikan oleh pemerintah kolonial.
Contoh nyata nya di Indonesia, ketika Belanda menundukkan kerajaan-kerajaan seperti Mataram dan Banten. Para sultan dijadikan pejabat administratif yang harus tunduk pada sistem kolonial, membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpinnya. Situasi serupa terjadi di India, di mana Inggris mempertahankan raja-raja lokal hanya sebagai simbol, sementara kekuasaan nyata dipegang oleh British Resident.
Kolonialisme tidak hanya menaklukkan, melainkan juga membangun ketergantungan ekonomi dan sosial, sistem pajak, monopoli dan kerja paksa membuat Masyarakat kehilangan kemandirian. Di titik ini tatanan lama telah benar benar runtuh, otoritas tradisional terganti oleh kekuasaan kolonial yang modern dingin dan birokratis.
Pergeseran Nilai dan Legitimasi Kekuasaan
Ketika kekuasaan tradisional mulai melemah, yang bergeser bukan hanya siapa yang berkuasa, tapi juga cara orang memandang kekuasaan itu sendiri. Sebelumnya, kekuasaan di banyak wilayah Asia berakar pada nilai moral, adat, dan agama. Seorang pemimpin dihormati bukan karena jabatannya, tapi karena kemampuannya menjaga keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat. Namun, kolonialisme mengubah semua itu.
Menurut Hidayat dan Arsyad (2024) kolonialisme memperkenalkan sistem pemerintahan dan hukum modern yang menyingkirkan nilai-nilai tradisional. Kekuasaan tidak lagi diukur dari kebijaksanaan moral, melainkan dari kepatuhan terhadap aturan kolonial. Rakyat yang dulu melihat pemimpin sebagai pelindung kini melihatnya sebagai perpanjangan tangan penjajah. Dalam konteks ini, otoritas bukan lagi milik pemimpin adat, tetapi milik negara kolonial yang memegang kendali atas hukum dan administrasi.
Miftakhuddin (2020) menegaskan bahwa perubahan ini adalah bentuk hegemoni budaya — penjajah bukan hanya menguasai tanah dan ekonomi, tetapi juga cara berpikir masyarakat. Konsep “kemajuan” dan “modernitas” dijadikan pembenaran untuk menyingkirkan nilai-nilai lama yang dianggap kuno. Akibatnya, legitimasi kekuasaan berpindah dari adat dan spiritualitas menuju struktur kolonial yang dingin dan birokratis.
Dampak Sosial dan Budaya Pascakolonial
Setelah kekuasaan kolonial berakhir, yang tertinggal bukan hanya jejak sejarah, tapi juga cara baru masyarakat memandang kekuasaan dan dirinya sendiri. Tatanan sosial yang dulunya dibangun atas dasar solidaritas dan adat berubah menjadi masyarakat yang lebih hierarkis dan terikat pada struktur negara modern. Warisan dari kolonial begitu berpengaruh jelas kepada system pemerintahan Negara-negara terjajah. birokrasi yang kaku, hierarki administratif yang panjang, dan jarak antara penguasa dan rakyat. hal itu merupakan peralihan system pemerintahan otoritas tradisional ke system pemerintahan yang baru.
Secara budaya, masyarakat juga mewarisi pandangan yang terbelah antara nilai lokal dan nilai Barat. Miftakhuddin (2020) menjelaskan bahwa kolonialisme membentuk pola pikir baru di mana modernitas dan kemajuan selalu dikaitkan dengan nilai-nilai Eropa. Akibatnya, banyak masyarakat pascakolonial memandang tradisi mereka sendiri sebagai sesuatu yang tertinggal.
Warisan inilah yang membuat perubahan sosial di Asia tidak pernah sepenuhnya selesai. Meski penjajahan telah berakhir, pola kekuasaan dan cara berpikir yang ditinggalkan kolonialisme tetap membentuk wajah masyarakat modern hari ini — di mana otoritas sering kali masih dipandang dari atas, bukan dari kebijaksanaan moral seperti dulu.
Kesimpulan
Runtuhnya tatanan lama di Asia adalah hasil dari proses panjang yang tidak hanya terjadi di medan perang, tapi juga di dalam cara berpikir masyarakatnya. Imperialisme membawa lebih dari sekadar kekuasaan politik; ia membawa pandangan hidup yang baru, yang pelan-pelan menggantikan nilai-nilai tradisional yang dulu menjadi dasar kehidupan sosial. Pemimpin yang dulunya dihormati karena kebijaksanaan dan kedekatan dengan rakyat berubah menjadi simbol tanpa makna di bawah sistem kolonial.
Perubahan ini tidak berhenti ketika penjajahan berakhir. Warisan kekuasaan kolonial masih terasa dalam sistem pemerintahan, struktur sosial, dan bahkan dalam cara masyarakat memandang kemajuan. Banyak negara di Asia akhirnya membangun identitas modernnya di atas reruntuhan sistem lama yang dulu mereka miliki.
Namun, di balik keruntuhan itu juga ada pelajaran berharga. Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang bertahan bukanlah yang paling kuat, tapi yang mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Tugas masyarakat Asia hari ini bukan sekadar mengingat masa lalu, tapi menata kembali makna kekuasaan yang berakar pada nilai-nilai mereka sendiri — agar modernitas tidak lagi berarti kehilangan arah, melainkan bentuk baru dari kebijaksanaan lama yang pernah hilang.
Daftar Rujukan
Hidayat, A. A., & Arsyad, M. F. (2024). Masa Kolonialisme Kawasan Asia Tenggara. Jurnal Sharia, 1(1), 45–60.
Diperoleh dari https://journal.staialandina.ac.id/index.php/sharia/article/download/39/16
Miftakhuddin, M. (2020). Kolonialisme: Eksploitasi dan Pembangunan menuju Hegemoni. ResearchGate.
Diperoleh dari https://www.researchgate.net/publication/335754327_Kolonialisme_Eksploitasi_dan_Pembangunan_menuju_Hegemoni
Perry, M. (2013). Peradaban Barat: Dari Revolusi hingga Masa Kini (Jilid 2) (hal. 190). Kreasi Wacana.